Mamuju 8enam.com.-Bertempat di Hotel Srikandi Mamuju, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat secara resmi merampungkan Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi, Jumat, (10/5/2019) kemarin. Dari hasil rekapitulasi suara Pemilu, Partai besutan Megawati Soekarnoputri PDI Perjuangan meraih suara sebanyak Bacaberita terbaru on Rekapitulasi Suara Partai Politik Pileg DPR-RI Prov. Sulawesi Barat 2019. ปั๊มไลค์ on Rapat Simpul Strategis Pembumian Pancasila. ras on Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Penghargaan Usulan Ormas Terbaik dan Pemerintah Daerah. command3 command and conquer 3 tiberium wars trainer origin startet nicht on BENGKULU PROGRES.ID – Wajah-wajah lama masih akan mewakili Provinsi Bengkulu di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2019-2024. Berdasarkan perolehan suara hasil rapat pleno terbuka tingkat KPU Provinsi Bengkulu, Sultan Bachtiar Najamudin kembali dapat duduk di DPD setelah sempat beberapa tahun ia tinggalkan. KPUSulut sudah menggelar rapat pleno suara calon DPD di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) pada Rabu (08/05/2019) KPU Sulut sudah menggelar rapat pleno suara calon DPD di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) pada Rabu (08/05/2019) Senin, 6 Juni 2022; Cari. Network. Tribunnews.com; Berdasarkanhasil penghitungan di atas, maka Partai Belimbing mendapat kursi ke-7 atau kursi terakhir dengan 5.666 suara. Dengan cara menghitung kursi Pemilu 2019 seperti di atas, maka total peroleh kursi partai politik di daerah pemilihan (dapil) yang memiliki 7 alokasi kursi adalah: Partai Mangga = 3 kursi. ANALISAPEROLEHAN KURSI PEMILU DPR RI TAHUN 2019: KEKERABATAN DAN KLIENTALISME DALAM KETERWAKILAN POLITIK Pusat Kajian Politik LP2SP FISIP UI 26 Mei 2019. Agenda 10 Caleg Terpilih dengan suara terbanyak DPD RI Tahun 2019 RANKING PROVINSI NO. URUT NAMA JENIS KELAMIN JUMLAH SUARA . Pemilu 2019 - Perolehan Suara Sementara Calon DPD RI di NTT Laporan Reporter Oby Lewanmeru KUPANG - Inilah sepuluh besar calon anggota DPD RI Provinsi NTT yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 17 April 2019. Dari data hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019, terdapat 10 nama calon anggota DPD RI yang meraih suara terbanyak. Rapat pleno ini berlangsung di Sahid T-More Kota Kupang, Jumat 10/5/2019. • Pemilu 2019 - Enam Caleg DPRD NTT dari TTS yang Berpeluang Terpilih Pleno ini dipimpin Ketua KPU NTT, Thomas Dohu didampingi empat komisioner KPU NTT, masing-masing Jubir, Yosafat Koli, Lodowyk Fredrik, Yefry Galla dan Vincent Diaz. Hadir Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Jemris Fointuna, Baharudin Hamzah, Noldy Tadu Hungu dan Melpy Marpaung , para saksi parpol dan saksi calon legislatif. Untuk diketahui, masih ada tiga daerah yang belum diplenokan, yaitu, Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor. • Walau Tidak Lolos ke Kursi Dewan, Ketua PKB Mabar Merasa Puas Dapat Tiga Kursi Ke-10 urutan calon DPD RI yang mendapat suara terbanyak adalah Asyera R. Wundalero Manafe Wake Kako Liyanto A. Dua Nurak Siki Lery Mboeik P. Ulumando Abanit * Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho. Foto Dok. Pansus BLBI DPD RIStaf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho, meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopolhukam, Mahfud MD, hati-hati saat menyampaikan nilai rupiah aset sitaan dari obligor BLBI yang berhasil dikumpulkan oleh Satgas BLBI bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Sebab, aset itu belum diuangkan sehingga berpotensi nilainya jauh di bawah perkiraan.“Pengalaman dari skandal BLBI adalah pengalaman tentang bahwa aset yang diberikan oleh para obligor ternyata adalah aset bodong alias nilainya jauh dari yang diklaimkan,” kata Hardjuno dalam rilis pers Kamis 8/6.Sebagaiamana diketahui, dalam acara serah terima aset eks BLBI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 6/6, Menkopolhukam menyampaikan Satgas BLBI sejak mulai bekerja pada Juni 2021 sampai dengan Mei 2023 berhasil mengembalikan hampir 30 persen uang negara yang dipinjam para obligor/debitur BLBI.“Sejak Satgas BLBI efektif beroperasi pada 2021 sampai sekarang, perolehan Satgas sudah mencapai Rp30,66 triliun,” kata Mahfud MD, yang di Satgas BLBI mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, dikutip dari Polhukam Mahfud MD Lantik Anggota Satgas BLBI. Foto Humas Kemenko PolhukamRinciannya, dia melanjutkan, Rp1,1 triliun dalam bentuk uang PNBP ke kas negara, penyitaan dan penyerahan barang jaminan lain dan penyerahan jaminan aset seluas hektare yang estimasi nilainya Rp14,77 triliun, penguasaan fisik aset properti seluas hektare yang estimasi nilainya setara Rp9,278 penyerahan aset kepada kementerian/lembaga K/L dan pemerintah daerah seluas 278,6 hektare dengan estimasi nilai Rp3,07 triliun, dan penyertaan modal negara PMN nontunai seluas 54 hektare dengan estimasi nilai Rp2,49 secara total, ada aset senilai Rp 29,608 triliun dan Rp 1,1 triliun dalam bentuk uang Mahfud, perolehan itu merupakan pencapaian luar biasa Satgas BLBI karena saat hendak dibentuk ada banyak pesimisme yang disampaikan orang-orang di sekitar dirinya bahwa menagih uang negara dari para obligor/debitur bukan urusan mudah.“Pencapaian Satgas BLBI sebagaimana tersebut di atas menurut saya luar biasa karena ada yang pesimistis 10 persen saja tidak mungkin. Kami sekarang sudah mendapat hampir 30 persen dengan sisa waktu masih 6 bulan ke depan,” kata Mahfud BLBI bertugas setelah Presiden RI Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI.Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember demikian, Mahfud memberi sinyal masa tugas Satgas BLBI dapat diperpanjang mengingat pencapaian yang berhasil diperoleh selama periode kurang lebih 2 Sudah Disetor dalam Bentuk TunaiStaf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho. Foto Dok. Pansus BLBI DPD RIStaf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho, mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh Satgas BLBI terutama dalam keberaniannya membuka kembali masalah yang telah lama diabaikan oleh para pejabat negara Hardjuno meminta Mahfud MD selaku Dewan Pengarah Satgas BLBI untuk hati-hati saat menyatakan nilai sitaan pengalaman dari skandal BLBI adalah pengalaman tentang bahwa aset yang diberikan oleh para obligor ternyata adalah aset bodong alias nilainya jauh dari yang mengingatkan, negara saat itu memberi bantuan BLBI dalam bentuk tunai. Dan kemudian dibayar oleh para obligor dalam bentuk aset yang ternyata saat aset tersebut dilelang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN nilainya jauh dari yang diklaim oleh para obligor.“Maka saya mengingatkan, kesalahan fatal BPPN itu bisa terulang lagi oleh Satgas BLBI ini. Mustinya aset tersebut dijual dulu, jadikan tunai, dan masukkan ke kas negara, baru nilainya jelas. Dulu saat BPPN mengurus aset obligor, saat dijual nilai tunainya hanya 5 persen dari perkiraan. Fatal dan sangat merugikan rakyat itu,” papar Hardjuno saat dihubungi, Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI, Hardjuno Wiwoho. Foto Dok. Pansus BLBI DPD RIHardjuno mencontohkan aset Tommy Soeharto seluas 120 hektar yang disita Satgas BLBI dan diklaim memiliki nilai Rp 2,1 triliun, telah dilelang 2 kali dan belum juga laku.“Saya baca berita hari ini 6 Juni 2023, aset Tommy Soeharto dikatakan ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban, belum juga laku dilelang. Ini yang saya bilang harus hati-hati,” kata Hardjuno klaim nilai aset oleh Satgas BLBI sebesar Rp 29,608 triliun tersebut sangat berbahaya dan bisa berimplikasi hukum bagi Satgas BLBI jika nanti ketika dijual aset tersebut ternyata nilainya jauh di bawah yang diklaim.“Kita tugasnya mengingatkan, dulu pejabat BPPN musti berurusan dengan hukum gara-gara klaim nilai aset itu. Bisa dianggap kongkalikong dengan obligor. Prof Mahfud sebaiknya lebih hati-hati lagi. Lelang saja dulu, baru bisa katakan obligor sudah bayar sekian. Jangan grusa-grusu, Prof,” tandas Hardjuno. JAKARTA, - Proses penghitungan suara dalam pemilihan umum Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD adalah tahapan yang dilakukan setelah para pemilih menggunakan hak suaranya. Pada Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum KPU menerapkan teknik Sainte Lague murni untuk penentuan kursi partai. Teknik ini dipopulerkan dan diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Prancis bernama Andre Sainte Lague pada 1910. Metode Sainte Lague Murni penghitungan suara yang menggunakan angka pembagi untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh setiap partai politik dalam sebuah dapil. Angka yang digunakan untuk pembagi adalah angka ganjil 1,3,5,7, dan seterusnya. Jumlah suara yang telah dibagi oleh angka ganjil tersebut akan diperingkatkan dan menentukan siapa saja partai/caleg yang lolos. Baca juga Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024 Contohnya jika partai A mendapatkan suara, partai B mendapatkan suara, partai C mendapatkan suara dalam pemilu. Untuk menentukan perolehan kursi, maka suara seluruh partai akan dibagi bilangan ganjil pertama yakni 1. Karena partai A mendapatkan suara terbanyak, maka dia berhak mendapatkan satu kursi karena suara terbanyak hasil pembagian. Setelah itu, untuk penentuan kursi kedua jumlah suara partai A dibagi 3 karena sudah mendapatkan kursi. Lantas suara partai lainnya dibagi dengan bilangan 1. Dengan cara itu, maka partai B mendapatkan satu kursi karena jumlah suara terbanyak setelah proses pembagian suara yang kedua. Baca juga Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu Kemudian untuk kursi ketiga, suara partai A akan dibagi 5 dan suara partai B akan dibagi 3, karena keduanya sudah mendapatkan kursi. Sedangkan suara partai C tetap dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Partai terlebih dahulu dihadapkan pada perhitungan ambang batas parlemen. Sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Sainte Lague untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR. Hal itu juga berlaku bagi kursi DPD dan DPRD. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari penerapan metode Sainte Lague. Kerugiannya adalah, jika sebuah partai mendapatkan suara lebih besar dan memiliki selisih yang lebar dengan partai lain, maka partai dengan suara besar itu mendapatkan kursi lebih banyak di DPR sampai DPRD. Sedangkan sebaliknya untuk partai kecil justru akan sulit mendapatkan kursi. Keuntungannya adalah, jika terjadi keberimbangan dalam perolehan suara partai maka sangat terbuka terjadi perolehan kursi partai yang merata. Sumber Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Perludem - Provinsi Kalimantan Timur Kaltim adalah daerah di Indonesia yang memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI periode 2019-2024. Anggota DPR RI dan DPD RI 2019-2024 di daerah pemilihan Dapil Provinsi Kalimantan Timur Kaltim terpilih dalam Pemilihan Umum Pemilu serentak tahun 2019 di seluruh Indonesia. Nama-nama anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Kalimantan Timur Kaltim telah disahkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU melalui situs resminya. Berdasarkan hasil pleno perhitungan perolehan suara DPR RI Dapil Kalimantan Timur Kaltim periode 2019-2024 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Kaltim dan ditetapkan KPU pusat, Sabtu, 31/8/2019, terdapat 8 anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur Kaltim terpilih. Sedangkan untuk DPD RI 2019-2024 untuk daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Kaltim, terdapat 4 anggota DPD RI terpilih. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU melalui Keputusan KPU Nomor 1318/ tertanggal 31 Agustus 2019. Sedangkan untuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU melalui Keputusan KPU Nomor 1319/ tertanggal 31 Agustus 2019. Untuk anggota DPR RI 2019-2024 terdapat 1 dapil di Provinsi Kalimantan Timur Kaltim. Berikut adalah nama-nama anggota DPR RI dan DPD RI periode 2019-2024 daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Kaltim yang himpun dari situs resmi KPU di DPR RI 2019-2024 Dapil Kalimantan Timur Kaltim Terdapat 8 anggota DPR RI 2019-2024 Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Kaltim. Berikut adalah daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Timur Kaltim periode 2019-2024 G. Budisatrio DjiwandonoNomor Urut 1 Suara Sah Peringkat Suara Sah 1 Dapil Kalimantan Timur Kaltim Nama Partai Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Nomor Urut Partai 2 H. SafaruddinNomor Urut 1 Suara Sah Peringkat Suara Sah 1 Dapil Kalimantan Timur Kaltim Nama Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Nomor Urut Partai 3 Ismail Thomas, Urut 5 Suara Sah Peringkat Suara Sah 2 Dapil Kalimantan Timur Kaltim Nama Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Nomor Urut Partai 3 Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPPNomor Urut 1 Suara Sah Peringkat Suara Sah 2 Dapil Kalimantan Timur Kaltim Nama Partai Partai Golongan Karya Golkar Nomor Urut Partai 4 Rudy Mas'ud, Urut 4 Suara Sah Peringkat Suara Sah 1 Dapil Kalimantan Timur Kaltim Nama Partai Partai Golongan Karya Golkar Nomor Urut Partai 4 Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, Urut 1 Suara Sah Peringkat Suara Sah 1 Dapil Kalimantan Timur Kaltim Nama Partai Partai Nasional Demokrat Nasdem Nomor Urut Partai 5 KH. Aus Hidayat NurNomor Urut 1 Suara Sah Peringkat Suara Sah 1 Dapil Kalimantan Timur Kaltim Nama Partai Partai Keadilan Sejahtera PKS Nomor Urut Partai 8 H. Irwan, MPNomor Urut 1 Suara Sah Peringkat Suara Sah 1 Dapil Kalimantan Timur Kaltim Nama Partai Partai Demokrat Nomor Urut Partai 14 DPD RI 2019-2024 Dapil Provinsi Kalimantan Timur Kaltim Berikut adalah calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Daerah Pemilihan Dapil Provinsi Kalimantan Timur Kaltim periode 2019-2024 H. Awang Ferdian Hidayat, Urut 24 Suara Sah Dr. H. Mahyudin, Urut 30 Suara Sah Aji Mirni Mawarni, Urut 23 Suara Sah Zainal Arifin, Urut 47 Suara Sah Fitra Maghiszha Artikel ini telah tayang di TribunnewsWiki dengan judul Daftar Anggota DPR RI & DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024 TONTON JUGA Simulasi penghitungan suara di pelatihan tata cara pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara TPS di GOR Bulungan, Jakarta, Sabtu 6/4. Foto Fanny Kusumawardhani/kumparanPenghitungan Suara di TPS oleh KPPS 17-18 April 2019Apel dan simulasi pencoblosan surat suara pemilu 2019 di Kemendagri, Jumat 22/3. Foto Muhammad Darisman/kumparanRekapitulasi Suara di Kecamatan oleh PPK 18 April - 4 Mei 2019Suasana simulasi pencoblosan Pemilu 2019 di Taman Suropati, Jakarta, Rabu 10/4. Foto Fanny Kusumawardhani/kumparanRekapitulasi Suara di KPU Kab/Kota 22 April-7 Mei 2019Sejumlah penyelenggara Pemilu 2019 melakukan perhitungan kertas suara saat simulai pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum 2019 di Sumenep, Jawa Timur, Sabtu 16/3. Foto ANTARA FOTO/Zabur KaruruRekapitulasi Suara di KPU Provinsi 22 April-12 Mei 2019Simulasi penghitungan suara Pemilu 2019 di Taman Suropati, Jakarta, Rabu 10/4. Foto Fanny Kusumawardhani/kumparanRekapitulasi Suara di KPU RI 25 April-22 Mei 2019Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu 2019 Paska Putusan MK. Foto Iqbal Firdaus/kumparanRekapitulasi Suara Pemilu 2019. Foto Basith Subastian/kumparan

perolehan suara dpd ri 2019